By Dwijo Suyono

 
JOURNALJOGJA,JOGJA-Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  ( LKPj) Pemerintah atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kinerja eksekutif , menjadi bagian penting dalam pembahasan yang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk DPRD  DIY. Karena membahas kinerja yang dilakukan merupakan bagian dari salah satu tugas kedewanan yang dimanahkan . Demikian ungkap Ketua Pansus  LPKj DPRD DIY  Lilik Syaiful Ahmad , kepada Redaksi JURNALJOGJA, pada Senin (26/4-2021) di kompleks parlemen DIY .
Tugas Pansus ini merupakan tugas yang cukup rumit karena dia harus tajam untuk menganalisa , serta harus juga mampu menjaga etika serta norma , nah sampai disini pansus masuk dalam lingkaran yang “ ngewuhke”,  diperlukan sikap kehati hatian dan pendalaman yang sungguh sehingga persoalan dapat diselesaikan dengan bijak , pansus juga memiliki ukuran ukuran dalam menganalisa sehingga jika dikatakan bahwa pendalaman pansus  menjadi tajam , tentu saja dengan ukuran ukuran  yang  ada ,serta disertai adab yang baik .ujar politisi Partai Golkar ini.
Hal yang juga dijelaskan Lilik ialah Pansus dalam bekerja  sama sekali tidak mencari mencari kesalahan.
Tetapi jika nanti ditemukan kesalahan yang muncul maka hal tersebut memang menjadi sebuah hal yang harus diperbaiki bersama dengan semangat kebersamaan membangun DIY ,imbuh Lilik. 
Lebih jauh Lilik juga mengemukakan bahwa sebenarnya kinerja Pemda DIY di yahun 2020 sudah cukup baik, terbukti dari seribuan rekomendasi telah ditindaklanjuti delapan ratusan ,ini bukti bahwa keseriusan telah ditunjukan oleh Pemda DIY , terlebih lagi dengan diterimanya 11 kali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP ) juga menjadi bukti kuatnya komitmen Pemda dalam mengelola pemerintahan .
Tetapi kita juga tidak bisa menafikan masih banyak persoalan persoalan teknis dan sistim yang harus diperbaiki, terutama kualitas SDM yang ada , jangan sampai terjebak pada aparat yang masih menggunakan paham “beres pak” , atau dalam istilah lain dikenal dengan sebutan  “pak beres”,  atau Asal Bapak Senang (ABS) sehingga laporan yang diberika kepada pimpinan dalam hal ini  gubernur seolah olah beres semuanya , inilah juga yang harus diperbaiki supaya tidak masuk dalam persoalan yang sama di tahun mendatang,”papar politisi asal Kulonprogo ini.
Diterangkan Lilik  bahwa dalam rangkaian kerjanya sebagai ketua Pansus pihaknya masih juga menemukan persoalan yang terulang dari tahun yang lalu , dan beberapa temuan yang kemudian menjadi rekomendasi dari BPK juga menjadi bagian penting evaluasi kinerja yang harus dilakukan oleh pemda dimasa mendatang.
Kemitraan yang terbangun antara Eksekutif dan Legislatif dengan semangat kebersamaan menjadi kunci keberhasilan pembangunan guna mensejahterakan masyarakat DIY . tutup anggota Komisi C DPRD DIY ini. (nsa)  
 

Bagikan artikel ini